HAK ANGKET IJAZAH GIBRAN: PINTU POLITIK YANG TERKUNCI DARI DALAM

Putusan MK menutup pintu pengadilan. Tapi pintu politik yang terbuka itu ternyata dikunci rapat dari dalam gedung DPR sendiri.

Opini Ira Amalia

Guys, mari kita jujur-jujuran soal kasus ijazah Gibran ini.

Putusan MK tanggal 6 Oktober kemarin itu sebetulnya lucu kalau dibaca pelan-pelan. Di satu sisi, gugatannya ditolak — karena para pemohon bukan peserta Pilpres, jadi menurut aturan mereka nggak punya kedudukan hukum untuk menggugat hasil pemilu. Titik. Materi soal ijazahnya sendiri nggak diuji sama sekali.

Tapi di sisi lain, di dalam pertimbangannya, hakim MK Arsul Sani menulis dengan gamblang: dari semua bukti yang dibuka di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen fisik — ijazah, sertifikat, atau diploma — yang membuktikan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Yang ada cuma surat keterangan penyetaraan dari Ditjen Dikdasmen, yang ternyata berbasis “penyetaraan pengetahuan” (program persiapan universitas UTS Insearch), bukan penyetaraan kelulusan.

Jadi secara hukum gugatannya gugur, tapi secara faktual catatannya jadi amunisi. Ini yang bikin kubu PDIP semangat: jalur pengadilan tertutup, tapi jalur politik terbuka lebar. Masalahnya — dan ini yang sering dilupakan — hak angket itu bukan alat hukum, tapi alat politik. Dan alat politik tunduk pada satu aturan main yang kejam: suara terbanyak.

Nah, hitung-hitungannya menyedihkan buat para penggagas. UU MD3 mensyaratkan usulan hak angket diajukan minimal 25 anggota dan harus dari lebih dari satu fraksi. PDIP punya 110 kursi — lebih dari cukup untuk syarat 25 orang. Tapi PDIP sendirian. Satu-satunya fraksi di luar koalisi pemerintah. Syarat “lebih dari satu fraksi” itu tembok yang nggak bisa dilompati PDIP sendirian, mau sekuat apa pun tekadnya.

Sementara di seberang sana, koalisi KIM Plus menguasai 470 kursi — 81 persen DPR. Gerindra lewat Sugiat Santoso udah pasang badan: polemik harus dihentikan, saatnya move on, karena ketidakpastian soal posisi wapres itu berisiko ke investasi, ke pasar keuangan, ke kepercayaan internasional. Bahasa halusnya: jangan ganggu stabilitas.

Ini bisa dibaca sebagai kemenangan telak pragmatisme atas prinsip. Bukan berarti pertanyaannya nggak sah — justru pertanyaannya sah banget: kalau syarat “tamat SLTA/sederajat” itu syarat pencalonan yang imperatif menurut UU Pemilu, kok bisa lolos cuma bermodal surat penyetaraan pengetahuan? Laporan yang aku baca bahkan memetakan dugaan celahnya: aturan teknis PKPU yang nggak mewajibkan bukti fisik kelulusan, surat penyetaraan yang terbit kilat, sampai kelalaian KPU memverifikasi. Tapi pertanyaan yang sah belum tentu punya jalan keluar yang tersedia.

Dan jangan lupa peran sentral Prabowo di sini. Dia nggak perlu cawe-cawe atau intervensi apa pun. Cukup dengan menjaga disiplin 7 fraksi koalisinya tetap solid, tekanan dari masyarakat sipil — Denny Indrayana, Marwan Batubara, KIPP, dan kawan-kawan — bisa dinetralkan tanpa drama.

Terus, kalaupun hak angket lolos, jalannya masih panjang: bentuk Pansus, gelar penyelidikan, bawa hasilnya ke paripurna lewat Hak Menyatakan Pendapat, ajukan ke MK lagi untuk diuji, baru ke MPR untuk sidang pemakzulan. Lima tahap, lima filter politik. Tapi jujur aja, kita bahkan nggak akan sampai ke tahap pertama.

Kasus ini nunjukkin satu hal yang pahit tapi penting. Di sistem kita, akuntabilitas hukum itu pada akhirnya disaring lewat hitungan politik. Fakta persidangan bisa sekuat apa pun, tapi kalau 81 persen kursi dipegang kubu yang berkepentingan menjaga status quo, maka mekanisme pengawasan sehebat apa pun cuma jadi pajangan di etalase konstitusi. Yang menang bukan kebenaran, tapi stabilitas. Dan stabilitas, seperti biasa, punya harga: pertanyaan yang nggak pernah benar-benar dijawab.

Peristiwa

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diucapkan 6 Oktober 2026, dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Amarnya: permohonan tidak dapat diterima. Alasannya prosedural — berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024, yang boleh menggugat hasil Pilpres cuma pasangan calon pesertanya, dan para pemohon bukan peserta. Materi soal ijazah tidak diuji.

Namun dalam pertimbangan faktual yang dibacakan Hakim Arsul Sani, MK menegaskan tidak menemukan bukti dokumen fisik berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Penyetaraan yang dipakai saat pendaftaran ternyata hanya berpatokan pada status “penyetaraan pengetahuan” program Grade 12 UTS Insearch dari Ditjen Dikdasmen — bukan penyetaraan kelulusan.

Respons politiknya langsung terbelah. Politisi PDIP Deddy Sitorus menegaskan komitmen mendorong pembentukan Pansus Hak Angket. Sebaliknya, Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso — yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR — meminta polemik dihentikan dan semua pihak move on demi kepastian hukum. Kelompok masyarakat sipil seperti Denny Indrayana, Marwan Batubara, dan KIPP mendukung dorongan akuntabilitas lewat parlemen.

Aktor

Gibran Rakabuming Raka — Wakil Presiden yang keabsahan syarat pendidikannya dipersoalkan. UU Pemilu Pasal 169 huruf r UU No. 7/2017 mewajibkan calon presiden dan wakil presiden “tamat SLTA/sederajat”.

PDI Perjuangan — satu-satunya fraksi di luar koalisi pemerintah, 110 kursi (18,97 persen dari 580). Motor wacana hak angket, lewat Deddy Sitorus dan Andreas Hugo Pareira.

KIM Plus — koalisi pendukung pemerintah, 7 fraksi dengan total 470 kursi (81,03 persen): Golkar 102, Gerindra 86, NasDem 69, PKB 68, PKS 53, PAN 48, Demokrat 44.

Prabowo Subianto — Presiden yang menjaga soliditas koalisi; disiplin KIM Plus jadi perisai utama pemerintahan dari tekanan politik kasus ini.

Mahkamah Konstitusi — menutup jalur yudisial lewat putusan prosedural 6 Oktober, tapi catatan faktualnya justru membuka jalur politik.

KPU dan Ditjen Dikdasmen — lembaga yang proses verifikasi dan penerbitan surat penyetaraannya dipersoalkan dalam laporan.

Relasi

PDIP vs KIM Plus — 110 kursi melawan 470 kursi. Ketimpangan inilah yang mengunci mati usulan hak angket sebelum sempat dibahas.

Syarat UU MD3 vs posisi PDIP — usulan hak angket butuh minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. PDIP memenuhi syarat jumlah, tapi gagal di syarat lintas fraksi karena sendirian di luar koalisi.

MK dan DPR — putusan MK menutup pintu pengadilan (jalur yudisial selesai), tapi temuan faktualnya mengalihkan pertarungan ke DPR (jalur politik dimulai).

Prabowo dan KIM Plus — soliditas koalisi yang dijaga presiden menetralkan tekanan masyarakat sipil tanpa perlu intervensi langsung ke proses hukum.

Hak angket dan pemakzulan — kalaupun angket lolos, jalurnya masih lima tahap: usulan → Pansus → Hak Menyatakan Pendapat di paripurna → pengujian ke MK → sidang pemakzulan di MPR, sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Daftar Pustaka

  1. “Laporan Analisis Politik dan Hukum: Peluang dan Hambatan DPR RI dalam Penggunaan Hak Angket Kasus Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.” Dokumen analisis, Oktober 2026. Seluruh fakta, angka komposisi kursi, dan kutipan pernyataan dalam artikel ini bersumber dari laporan tersebut.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, diucapkan 6 Oktober 2026 — sebagaimana dirujuk dalam laporan.
  3. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) — ketentuan syarat pengajuan hak angket: minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi — sebagaimana dirujuk dalam laporan.
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf r — syarat “tamat SLTA/sederajat” bagi calon presiden dan wakil presiden — sebagaimana dirujuk dalam laporan.