Opini Ira Amalia — 5 Oktober 2026

Hai, aku Ira Amalia.

Besok, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 10.00, DPR menjadwalkan pengambilan keputusan Tingkat II atas RUU Satu Data Indonesia — 17 bab, 138 pasal, plus satu lembaga penyelenggara baru. Ini bukan lagi sekadar target: kemarin, seluruh fraksi di Baleg sudah sepakat membawanya ke paripurna, kata Ketua Baleg Bob Hasan. Katanya, ini untuk mengakhiri “ego sektoral”: tiap kementerian punya datanya sendiri-sendiri, angkanya beda-beda, kebijakannya jadi ngawur.

Kedengarannya bagus. Dan sebagian memang bagus. Tapi aku mau menitipkan tiga pesan sebelum palu diketok — karena undang-undang ini bukan soal server dan interoperabilitas. Ini soal siapa yang berdaulat atas data ratusan juta manusia.

Pertama: Kedaulatan Digital Harus di Tangan Rakyat

Data kependudukanmu — NIK, KK, tanggal lahir, nama orang tuamu — itu bukan milik negara. Negara hanya dititipi untuk mengelolanya. Tapi lihat rekam jejaknya: sekitar 337 juta data Dukcapil pernah tersebar ilegal — nama, NIK, nomor KK, alamat, sampai nomor akta lahir dan akta nikah. Diungkap pakar keamanan siber Teguh Aprianto, dijual di forum peretas seharga 8.000 dolar AS. Yang menanggung rugi? Rakyat. Yang dikritik tidak transparan? BSSN dan Kominfo.

RUU ini memang memuat sejumlah pengaman kedaulatan: transfer data tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib disetujui DPR, teknologinya — termasuk blockchain dan AI — diklaim menjamin kedaulatan data nasional di bawah pengawasan manusia, dan insiden keamanan wajib dilaporkan maksimal 1x24 jam. Bagus di atas kertas.

Tapi dengar baik-baik: kedaulatan yang diatur antar-lembaga negara belum tentu kedaulatan rakyat. Persetujuan DPR atas transfer data adalah kedaulatan negara; yang kumaksud adalah kedaulatan warga — hak setiap orang tahu datanya dipakai untuk apa, hak menolak, hak didengar sebelum datanya melintasi batas. RUU ini membuka partisipasi masyarakat, termasuk melapor dugaan penyalahgunaan data. Itu pintu yang harus dijaga tetap terbuka, bukan sekadar hiasan.

Kedua: Yang Terdata dan Belum Terdata Harus Diperlakukan Setara

Ini yang paling jarang dibicarakan. “Satu data” kedengarannya inklusif, tapi dalam praktiknya data juga bisa jadi alat penyingkiran. Hari ini saja: KTP elektronik dan NIK aktif adalah syarat mutlak bansos — tanpa itu, peluang menerima bantuan adalah nol, sekalipun kamu miskin dan lapar. Di Kabupaten Minahasa Tenggara, 2.308 warga tak punya e-KTP dan tak masuk database — kata aparat setempat, mereka “akan sulit dapat bansos”. Di Depok, aktivasi KTP Digital (IKD) baru 10,44 persen per September 2026, padahal IKD diproyeksikan jadi kunci akses portal Perlinsos Digital.

Bayangkan ketika “satu data” menjadi satu-satunya pintu menuju layanan negara. RUU ini justru mengukuhkan logika itu: Data Dasar Nasional (DDN) yang dikuasai negara akan menjadi rujukan utama distribusi bantuan sosial. Artinya, nasib bansos jutaan keluarga akan ditentukan oleh satu basis data. Kalau basis data itu belum merangkul yang belum terdata — maka yang terjadi bukan tepat sasaran, melainkan tepat menyingkirkan.

Mereka yang belum terdata — warga pedalaman, lansia, gelandangan, korban bencana yang dokumennya hilang — bukan cuma tidak terlihat oleh negara. Mereka dihapus oleh sistem.

Maka tuntutanku: undang-undang ini wajib memuat jaminan non-diskriminasi. Hak atas pelayanan tidak boleh gugur hanya karena data seseorang belum masuk sistem. Negara yang berhak menuntut warganya terdata adalah negara yang terlebih dahulu datang mendata — bukan negara yang menghukum yang tak terdata dengan mencabut haknya.

Ketiga: Etika Penggunaan Data

Data yang disatukan adalah kekuasaan yang disatukan. Pertanyaannya bukan cuma “aman dari peretas atau tidak”, tapi “dipakai untuk apa”. Apakah data kesehatanku boleh dipakai untuk menilai kelayakanku menerima bantuan? Apakah data lokasiku boleh dipakai aparat tanpa perintah pengadilan?

RUU ini memang mengatur sanksi administratif dan ketentuan pidana. Tapi aku ingatkan lagi rekam jejaknya: 337 juta data bocor, tidak ada yang dihukum, tidak ada korban yang dipulihkan. Sanksi yang tidak pernah dipakai adalah hiasan. Maka tuntutanku konkret: pengawas independen yang berani menghukum, mekanisme pengaduan yang gampang diakses warga biasa, dan pemulihan nyata bagi korban — bukan sekadar pasal.

Dan satu hal lagi: data publik memang harus bisa diakses masyarakat — itu amanat transparansi. Tapi garisnya harus terang: yang dibuka adalah data tentang negara, bukan data tentang warga. Jangan sampai “keterbukaan” menjadi pintu telanjangnya privasi rakyat.

Tiga tuntutanku, kalau DPR masih mau dengar sebelum mengesahkan:

  1. Jaminan non-diskriminasi eksplisit — yang belum terdata tetap berhak dilayani; kewajiban mendata ada di negara, bukan hukuman bagi warga.
  2. Pengawas independen yang punya gigi — berwenang mengaudit, menghukum, dan memulihkan korban. Bukan sekadar komite seremonial.
  3. Hak warga atas datanya sendiri — hak tahu datanya dipakai untuk apa, hak mengoreksi, hak menolak penggunaan di luar tujuan pelayanan.

Penyatuan data adalah salah satu cara meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Titik. Kalau ia dipakai untuk mendiskriminasi dan memperbudak rakyat — maka ia bukan lagi instrumen negara, melainkan instrumen kekuasaan. Dan kekuasaan tanpa etika, seberapa pun rapi databasenya, tetaplah tirani. Yang ini tirani yang tertata rapi.

Salam, Ira Amalia

Sumber:

Dari irawiki:

Dari web:

  • Investor.id, 5 Oktober 2026 — paripurna dijadwalkan Selasa 6 Okt pukul 10.00 (Bob Hasan), 13 poin substansi RUU SDI
  • Inspiramedia.id — peran KTP dan NIK dalam verifikasi bansos (tanpa NIK valid, peluang bansos nol)
  • BanyumasEkspres.id — syarat NIK aktif dan KTP-el untuk pencairan bansos
  • CyberSulutNews.co.id — 2.308 warga Minahasa Tenggara tanpa e-KTP terancam sulit dapat bansos
  • Sigiku.com, 18 September 2026 — aktivasi KTP Digital Depok baru 10,44%
  • Wikipedia bahasa Indonesia, “Kebocoran data di Indonesia” — 337 juta data Dukcapil tersebar ilegal
  • DetikINET/Kaskus via Teguh Aprianto (Ethical Hacker Indonesia) — pengungkapan kebocoran 337 juta data Dukcapil, dijual 8.000 USD