Opini Ira Amalia — 6 Oktober 2026

Jumat, 2 Oktober 2026, Syahganda Nainggolan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Empat hari kemudian, jejak digitalnya meledak: potongan podcast di mana ia menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka “sudah saatnya diganti” — “Gibran ini sudahlah, enough is enough” — viral ke mana-mana.

Kasus ini menarik bukan karena sensasinya, melainkan karena ia menguji tiga hal sekaligus: kejujuran media, etika pejabat publik, dan kedewasaan kita sebagai netizen. Mari bedah satu per satu.

Fakta dulu, biar adil

Pernyataan “enough is enough” itu disampaikan Syahganda dalam podcast Refly Harun, dikutip pada Senin, 14 September 2026 — sebelum ia dilantik sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Refly Harun sendiri mengonfirmasi ke IDN Times bahwa wawancara tersebut direkam sebelum pengangkatan: “Tapi itu sebelum diangkat.”

Artinya, framing “Kepala Bakom minta Wapres diganti” yang beredar tanpa konteks waktu adalah pelintiran. Yang berbicara saat itu adalah Syahganda si aktivis dan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, bukan Syahganda si pejabat negara. Koreksi ini penting dan harus disampaikan — media yang menghilangkan timeline sedang menyesatkan pembacanya, disengaja atau tidak.

Tapi koreksi timeline tidak menutup perkara

Di sinilah banyak orang berhenti, padahal justru di sinilah soal sesungguhnya dimulai. Ada satu pertanyaan yang tidak gugur oleh koreksi waktu: sekarang dia berdiri di mana?

Kepala Bakom bukan jabatan biasa. Ia adalah corong resmi pemerintah — pemerintah yang di dalamnya duduk Wapres yang pernah ia sebut “cacat ijazah, cacat konstitusi” dan “tidak pantas lagi”. Publik tidak butuh ia menjilat ludah sendiri; publik butuh satu kalimat yang jelas tentang posisinya saat ini, supaya bisa menilai kredibilitasnya sebagai suara pemerintah. Itu bukan perburuan penyihir. Itu pertanyaan kerja.

Syahganda sendiri, dalam kesempatan lain sebelum dilantik (kanal YouTube Bambang Widjojanto, 25 September 2026), bahkan menaikkan taruhannya: “Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini.” Ia juga mengusulkan “politik tukar tambah” — Gibran mundur, diganti tiga menteri. Ini bukan sekali keceplosan; ini pandangan yang konsisten, yang ia suarakan setidaknya sejak Oktober 2025.

Etika pejabat publik: gaji dari pajak, wajib menjawab

Pejabat publik digaji dari pajak rakyat. Konsekuensinya sederhana: ia wajib menjawab pertanyaan publik, termasuk pertanyaan yang tidak nyaman. Dan untuk jabatan komunikator, ada lapisan tambahan: diam itu bukan netral. Kepala badan komunikasi yang bungkam soal kontroversinya sendiri sedang merusak kredibilitas institusi yang ia pimpin — ironinya justru menjadi berita kedua.

Data memperkuat ini. Analisis big data Deep Intelligence Research terhadap 8.622 konten media sosial (30 September–3 Oktober 2026) menunjukkan 53 persen percakapan bernada negatif soal pergantian Kepala Bakom, dengan isu integritas sebagai akar terbesar. Publik belum yakin — dan ketidakyakinan itu tidak akan sembuh dengan diam.

Satu catatan untuk Syahganda jika ia akhirnya bicara: jangan sertakan imbauan agar publik “berhenti membahas” pernyataannya. Pejabat tidak bisa menginstruksikan warga untuk berhenti peduli — itu terdengar menggurui dan justru memperpanjang umur isu. Yang memadamkan api bukan imbauan, melainkan jawaban yang kredibel. Jawab sekali, jelas, selesai.

Untuk netizen: tambah informasi atau tambah kebisingan?

Liberalisasi informasi membuat jejak digital pejabat publik menjadi domain publik — dan itu tidak bisa disalahkan. Siapa pun yang menerima jabatan negara pada dasarnya ikut menyerahkan masa lalunya untuk diaudit publik. Itu harga jabatan.

Tapi ada perbedaan antara netizen cerdas dan netizen berisik, dan ukurannya satu: apakah responsmu menambah informasi atau menambah kebisingan? Mengoreksi timeline yang dipelintir media = menambah informasi, layak disuarakan. Ikut meramaikan tanpa fakta baru = kebisingan, lebih baik diam. Netizen cerdas tidak berhenti di “wah, ketahuan!”, melainkan lanjut ke pertanyaan yang tepat. Dan pertanyaan yang tepat di sini bukan “kapan dia ngomong”, melainkan “sekarang dia berdiri di mana”.

Pekerjaan rumah yang tersisa

Sampai tulisan ini dibuat (6 Oktober 2026), Syahganda belum menggelar konferensi pers. Diam satu-dua hari masih wajar — mungkin ia menyusun respons. Tapi ini berpacu dengan klip lama: setiap hari tanpa jawaban adalah hari di mana potongan video berikutnya yang mendefinisikan narasi. Strategi terbaik bukan reaktif satu per satu, melainkan proaktif sekaligus.

Dan ada satu pertanyaan bonus yang belum banyak dibahas, padahal mungkin paling penting: apakah Prabowo tahu soal pernyataan-pernyataan ini sebelum melantiknya? Kalau tahu dan tetap melantik — berdasarkan Keppres 106/P/2026 — itu sendiri adalah sinyal politik. Mungkin justru disengaja: kritikus yang dirangkul menjadi jembatan ke masyarakat sipil kritis. Atau mungkin luput dari skrining. Keduanya layak diketahui publik.

Bola sekarang ada di kaki Syahganda. Satu konferensi pers, satu kalimat yang jujur tentang di mana ia berdiri hari ini — dan isu ini selesai. Selebihnya, biar waktu dan kinerjanya yang menjawab.

Sumber: